KUPANG, FORTITERNEWS.COM – Konflik internal KSP Kopdit Swasti Sari yang belum kunjung terselesaikan mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan anggota koperasi. Di tengah perselisihan antarpihak, akses anggota terhadap simpanan dan pelayanan koperasi menjadi persoalan yang tidak boleh dikorbankan.
Pemangku Masyarakat Adat, Budaya, dan Peradaban Timor MEO NAEK TEFLOPO NOK IN MENOBIN AN BI PAH TIMOR , Yoseph Ariyanto Ludoni Teflopo, meminta seluruh pihak yang berselisih menghentikan ego masing-masing dan menempatkan kepentingan anggota di atas perebutan kekuasaan organisasi.
Ia bahkan mengusulkan agar pengurus dari kedua kubu dinonaktifkan sementara apabila konflik tidak kunjung menemukan titik temu. Pemerintah kemudian diminta mengambil peran sebagai mediator untuk memfasilitasi pembentukan kepengurusan baru melalui tim independen.
Usulan tersebut disampaikan Yoseph di istana MEO NAEK TEFLOPO NOK IN MENOBIN AN BI PAH TIMOR , Selasa (17/11/2026), ketika menanggapi surat permohonan bantuan moral, budaya, keamanan, serta fasilitas sementara yang disampaikan General Manager (GM) KSP Kopdit Swasti Sari, Imelda Anin.

Pemangku Masyarakat Adat, Budaya, dan Peradaban Timor MEO NAEK TEFLOPO NOK IN MENOBIN AN BI PAH TIMOR , Yoseph Ariyanto Ludoni Teflopo//Foto: korantimor
Menurut Yoseph, konflik yang terus berlarut-larut berpotensi semakin merugikan anggota. Sebab, koperasi pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan kelompok ataupun persoalan pribadi.
“Kalau konflik ini semakin panjang, banyak orang juga makin susah. Susah untuk mengakses uang yang ada dalam milik mereka. Jadi, kepentingan hak-hak anggota jauh lebih penting daripada kepentingan masing-masing pihak,” kata Yoseph.
Ia menyayangkan apabila perselisihan internal justru membuat anggota kehilangan kepastian atas hak dan pelayanan mereka.
Yoseph menilai, perkembangan konflik tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi organisasi. Perhatian terhadap kesejahteraan anggota dinilai mulai tersisih oleh kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.
“Semakin ke sini, sepertinya mereka tidak berpikir lagi soal kesejahteraan anggota, tetapi lebih pada pertimbangan ego. Ini sudah seperti pertikaian pribadi, seolah-olah sedang memperebutkan sebuah perusahaan yang memiliki saham pribadi. Padahal, ini koperasi yang asasnya untuk anggota,” ujarnya.
Usulkan Tim Penyelamat Koperasi
Untuk mengakhiri kebuntuan, Yoseph menawarkan pembentukan tim independen atau tim penyelamat koperasi. Tim ini diharapkan bekerja secara objektif untuk memulihkan organisasi, menyiapkan kepengurusan baru, sekaligus memastikan manajemen koperasi kembali berjalan.
Ia mengusulkan agar tim tersebut melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan anggota koperasi. Namun, independensi menjadi syarat utama agar tim tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kubu yang sedang berselisih.
“Bentuk satu tim independen, tim penyelamat koperasi. Tim ini bekerja untuk menghasilkan kepengurusan baru dan manajemen baru. Dalam tempo satu bulan diharapkan sudah selesai,” katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu mengambil peran sebagai mediator agar penyelesaian konflik tidak terus-menerus bergantung pada pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari perselisihan.
Langkah tersebut, kata Yoseph, bukan untuk mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Jalur hukum tetap harus dihormati, tetapi ruang dialog dan penyelesaian secara musyawarah juga perlu dibuka.
Baginya, membiarkan konflik berlarut-larut tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas hanya akan memperbesar risiko kerugian bagi anggota.
Tawarkan Fasilitas Sementara
Terkait permohonan Imelda Anin, Yoseph mengatakan, dirinya melihat persoalan tersebut bukan semata-mata sebagai konflik organisasi, melainkan juga persoalan kemanusiaan.
Ia menegaskan, setiap orang yang datang meminta bantuan harus mendapat perhatian tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan.
“Yang paling utama bagi saya adalah kemanusiaan dan kesejahteraan. Jangan sampai ada konflik-konflik yang membatalkan atau menakut-nakuti orang dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Sebagai pemangku masyarakat adat, Yoseph mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk merangkul masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
“Baik juga saya pangku, buruk pun saya pangku sebagai anak pemangku suku di daerah ini. Yang susah juga saya harus ikut susah, yang senang pun saya harus ikut senang, karena mereka membawa diri kepada saya,” katanya.
Mengenai permohonan fasilitas ruangan, sarana, dan prasarana untuk mendukung aktivitas sementara manajemen koperasi, Yoseph menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pemangku adat dan tokoh masyarakat.
Ia ingin memastikan fasilitas yang disediakan benar-benar memadai untuk menunjang aktivitas operasional dan pelayanan kepada anggota.
Apabila tersedia sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan, ia membuka kemungkinan pemberian fasilitas secara cuma-cuma.
“Kalau dalam rapat kami ditemukan ada sarana dan prasarana yang bisa diberikan, itu akan diberikan secara cuma-cuma,” tegasnya.
Namun, keputusan tersebut harus melalui pembicaraan bersama para pemangku adat dan tokoh masyarakat dari berbagai kelompok etnis di Kupang maupun Timor.
Cegah Konflik Meluas
Yoseph juga mengingatkan agar persoalan Kopdit Swasti Sari tidak berkembang menjadi konflik antaretnis. Menurut dia, masyarakat yang hidup di tanah Timor merupakan bagian dari satu kehidupan bersama yang harus saling menghormati.
Karena itu, penyelesaian persoalan harus mengedepankan dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum.
Ia menyatakan siap memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar secara baik-baik.
“Silakan hukumnya berproses kalau mereka sudah menempuh jalur hukum. Tetapi sebagai anak suku, pemangku suku, saya harus bisa memanggil mereka duduk bersama dengan baik,” ujarnya.
Di tengah konflik yang belum terselesaikan, persoalan mendasar yang perlu segera dijawab adalah bagaimana menjamin hak anggota tetap terlindungi dan pelayanan koperasi tidak lumpuh.
Sebab, dalam sebuah koperasi, anggota bukan sekadar pengguna layanan. Mereka adalah pemilik sekaligus pihak yang seharusnya menikmati manfaat dari keberadaan organisasi tersebut.
Karena itu, penyelesaian konflik Kopdit Swasti Sari semestinya tidak berhenti pada siapa yang berhak menduduki jabatan, tetapi harus menjawab persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana mengembalikan koperasi kepada tujuan awalnya, yakni melindungi dan menyejahterakan anggota.
Bagi Yoseph, kepentingan anggota tidak boleh terus menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan.***








