KUPANG, FORTITERNEWS.COM — Konflik kepengurusan KSP Kopdit Swasti Sari mulai berdampak pada aktivitas manajemen dan pelayanan anggota. General Manager (GM) KSP Kopdit Swasti Sari, Imelda Anin, S.AB, mengaku dihalangi menjalankan tugas di kantor pusat koperasi di Jalan Sumba, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang, meski sebelumnya telah ada kesepakatan pengelolaan masa transisi yang ditandatangani para pihak.
Persoalan tersebut diadukan Imelda melalui surat tertanggal 13 November 2026, Nomor 373/GM/KSP/KSS/C/XI/2026, kepada Pemangku Masyarakat Adat, Budaya dan Peradaban Meo Naek Teflopo Nok In Meonbin An Bi Pah Timor, Yoseph Ariyanto Ludoni Teflopo.
Dalam surat perihal permohonan bantuan fasilitas ruangan, sarana dan prasarana kantor pusat selama masa transisi itu, Imelda mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran kesepakatan serta tindakan intimidasi yang disebut menghambat aktivitas manajemen.
Pangkal persoalan, menurut Imelda, bermula dari kesepakatan pengelolaan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari selama masa transisi yang ditandatangani para pihak pada 4 November 2026.
Namun, kesepakatan tersebut diduga tidak dijalankan oleh kelompok pengurus Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dipimpin Yohanes Sason Helan.
Imelda menyebut, setelah kesepakatan ditandatangani, dirinya bersama Wakil GM Kasmir Kopong dan sejumlah jajaran manajemen justru dihalangi memasuki kantor pusat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

General Manager (GM) KSP Kopdit Swasti Sari, Imelda Anin, S.AB//foto: HJ
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah orang yang disebutnya sebagai preman dalam aksi penghalangan tersebut. Tindakan itu, menurut dia, disertai intimidasi psikologis dan ancaman terhadap keselamatan jiwa sehingga menciptakan situasi kerja yang tidak aman bagi jajaran manajemen.
Namun, surat tersebut belum menjelaskan secara terperinci identitas orang-orang yang diduga melakukan intimidasi, bentuk ancaman yang disampaikan, maupun bukti pendukung atas peristiwa tersebut.
Pelayanan anggota terancam
Di tengah perselisihan kepengurusan, persoalan yang lebih mendasar adalah keberlangsungan pelayanan kepada anggota koperasi.
Imelda menegaskan, konflik yang sedang berlangsung merupakan persoalan antara Pengurus hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pengurus RALB. Karena itu, menurut dia, jajaran manajemen semestinya tidak menjadi sasaran pertentangan kedua kelompok.
“Yang kami lakukan saat ini adalah menjaga keberlangsungan hak-hak serta pelayanan kepada anggota. Tapi komitmen ini justru dihalang-halangi oleh pihak yang bermasalah,” demikian pernyataan Imelda dalam suratnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola koperasi. Ketika konflik kepengurusan merembet hingga menghambat aktivitas manajemen, anggota berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Koperasi yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kepentingan bersama semestinya tidak menjadikan perselisihan internal sebagai alasan terganggunya hak anggota untuk memperoleh pelayanan. Persoalan legitimasi kepengurusan harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan intimidasi atau penguasaan fasilitas kantor secara sepihak.
Meminta perlindungan dan kantor sementara
Dalam surat tersebut, Imelda mengajukan tiga permohonan kepada Pemangku Masyarakat Adat, Budaya dan Peradaban Meo Naek Teflopo Nok In Meonbin An Bi Pah Timor.
Pertama, meminta perlindungan moral, budaya dan keamanan bagi jajaran manajemen serta karyawan KSP Kopdit Swasti Sari dari dugaan intimidasi, premanisme dan tindakan sewenang-wenang.
Kedua, meminta bantuan penyediaan ruangan atau tempat sementara beserta sarana dan prasarana pendukung agar manajemen tetap dapat berkoordinasi, menjalankan administrasi serta mempercepat pelayanan kepada anggota selama masa transisi.
Ketiga, meminta pemangku adat turut mengawal tegaknya keadilan, kedamaian dan marwah tata kelola kehidupan bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Surat itu juga ditembuskan kepada Anggota DPR RI Komisi XIII, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi NTT.
Menunggu klarifikasi pihak terkait
Pengaduan Imelda membuka persoalan yang lebih luas.Bukan saja soal perebutan kendali kantor pusat, yang tak boleh diabaikan adalah bagaimana pelaksanaan kesepakatan transisi, legitimasi tindakan masing-masing kelompok pengurus, serta jaminan agar hak anggota tidak dikorbankan akibat konflik internal.
//Hermen jawa








