“Politik seharusnya menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang. Di sinilah etika politik menemukan makna dan relevansinya” Ir. Johanes Kaunang, M.S., Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur
POLITIK kerap dipersepsikan sebagai dunia yang penuh intrik, kebohongan, perebutan kekuasaan, bahkan pengkhianatan. Tidak sedikit masyarakat yang memandang politik sebagai sesuatu yang kotor dan harus dijauhi.
Persepsi ini bukan tanpa alasan. Praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, manipulasi kepentingan publik, dan pengingkaran janji politik telah ikut membentuk wajah buruk politik di mata masyarakat.
Namun, benarkah politik pada hakikatnya adalah sesuatu yang jahat?
Pertanyaan ini penting diajukan karena terdapat perbedaan mendasar antara politik sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bersama dan perilaku manusia yang menjalankan aktivitas politik.
Politik pada dasarnya merupakan upaya kolektif untuk mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi mencapai keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan bersama.
Dengan demikian, politik sesungguhnya mengandung nilai kebaikan. Yang dapat menjadikannya buruk adalah manusia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Francis Fukuyama dalam The Origins of Political Order (2011) menjelaskan bahwa manusia secara alamiah merupakan makhluk sosial yang membangun tatanan politik untuk mengatur kehidupan bersama. Politik lahir dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama, membangun institusi, menciptakan ketertiban, dan memastikan keberlangsungan kehidupan kelompok.
Artinya, politik bukan semata-mata urusan perebutan jabatan atau kekuasaan. Politik merupakan bagian dari peradaban manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Etika
Persoalan mendasar dalam kehidupan politik bukan terletak pada keberadaan politik itu sendiri, melainkan pada hilangnya etika dalam praktik kekuasaan.
Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai baik dan buruk, serta kewajiban moral manusia dalam kehidupannya. Dalam konteks politik, etika menjadi pedoman agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tanpa etika, kekuasaan mudah berubah menjadi instrumen dominasi. Jabatan dipandang sebagai sumber keuntungan, kewenangan digunakan untuk membangun loyalitas pribadi, sementara kepentingan rakyat ditempatkan sebagai pelengkap dalam setiap keputusan politik.
Di sinilah etika politik diperlukan. Ia bukan sekadar norma kesopanan bagi seorang politisi, melainkan fondasi moral yang membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Etika politik juga menjadi ukuran integritas seorang pemimpin. Seorang politisi tidak cukup dinilai dari kemampuannya memenangkan pemilu, membangun popularitas, atau mempertahankan jabatan. Ia harus dinilai dari kejujuran, konsistensi antara perkataan dan tindakan, keberanian memperjuangkan keadilan, serta kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.
Demokrasi yang hanya mengandalkan prosedur pemilu tanpa disertai etika berpotensi melahirkan kekuasaan yang sah secara formal, tetapi kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat.
Karena itu, kemenangan politik tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan segala cara. Kekuasaan bukan hak istimewa untuk mengatur rakyat sesuka hati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Martabat Manusia sebagai Batas Kekuasaan
Etika politik yang bermartabat harus berangkat dari satu prinsip fundamental: manusia memiliki martabat dan hak yang melekat pada dirinya, yang tidak boleh direndahkan oleh kekuasaan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948 menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama.
Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, maupun status lainnya.
Prinsip ini seharusnya menjadi dasar moral dalam setiap praktik politik.
Rakyat bukan sekadar angka dalam statistik pemilu. Mereka bukan alat untuk memperoleh suara, bukan pula objek mobilisasi demi kepentingan kekuasaan. Rakyat adalah manusia yang memiliki hak, kehendak, kebebasan, dan martabat yang wajib dihormati.
Karena itu, politik yang bermartabat harus menjamin kebebasan berpendapat, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak boleh hanya menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan angka-angka statistik, sementara masyarakat miskin masih kesulitan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan akses ekonomi.
Ukuran keberhasilan politik bukan seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaannya, melainkan seberapa besar kekuasaan itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan manusia.
Politik Tidak Boleh Didepolitisasi
Ada kecenderungan menarik dalam kehidupan politik kita. Ketika masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah, memperjuangkan keadilan anggaran, atau mengkritik ketimpangan pembangunan, tidak jarang muncul pernyataan bahwa persoalan tersebut jangan dipolitisasi.
Pernyataan seperti ini perlu dicermati secara kritis.
Sebab, urusan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi justru merupakan persoalan politik dalam pengertian yang paling substantif.
Semua berkaitan dengan keputusan tentang siapa yang memperoleh manfaat pembangunan, bagaimana sumber daya publik dialokasikan, dan sejauh mana negara memenuhi kewajibannya terhadap rakyat.
Menyebut persoalan kesejahteraan rakyat sebagai sesuatu yang tidak boleh dipolitisasi justru berisiko menjauhkan masyarakat dari haknya untuk mengawasi kekuasaan.
Politik tidak boleh dimonopoli oleh elite. Politik adalah ruang bersama yang harus terbuka bagi partisipasi masyarakat.
Dalam demokrasi, kritik bukan ancaman terhadap kekuasaan. Kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan bernegara.
Karena itu, membungkam kritik dengan alasan stabilitas atau menganggap perbedaan pandangan sebagai bentuk permusuhan merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
Tantangan Politik di Nusa Tenggara Timur
Bagi Nusa Tenggara Timur, urgensi etika politik menjadi semakin nyata. Di tengah berbagai persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ketimpangan antardaerah, politik seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat perubahan.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya piawai menyampaikan janji, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang terukur dan dirasakan manfaatnya.
NTT tidak kekurangan gagasan pembangunan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Etika politik menuntut agar kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan kelompok dan individu. Perbedaan partai, pilihan politik, maupun kepentingan kekuasaan tidak boleh menjadi penghalang bagi kerja sama untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya politik yang sehat. Pendidikan politik tidak boleh hanya diarahkan untuk memenangkan pemilu atau memperbesar dukungan elektoral.
Pendidikan politik harus membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, menghormati perbedaan, dan memahami hak serta kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.
Demikian pula, para politisi harus berani membangun tradisi politik yang menjunjung kejujuran, menghindari politik uang, menolak penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak mengeksploitasi identitas masyarakat untuk kepentingan elektoral. Sebab, demokrasi yang sehat tidak mungkin tumbuh dari praktik politik yang merendahkan martabat manusia.
Mengembalikan Politik kepada Tujuan Kemanusiaan
Politik dan kejahatan merupakan dua hal yang berbeda. Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia dalam praktik politik, tetapi hal itu tidak berarti politik pada hakikatnya adalah kejahatan.
Justru karena manusia memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, etika politik harus menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar.
Politik yang bermartabat adalah politik yang menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Kekuasaan harus tunduk pada hukum dan nilai moral. Perbedaan harus dikelola melalui dialog, bukan permusuhan. Persaingan politik harus berlangsung secara sehat, bukan dengan menghalalkan segala cara.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan dijalankan setelah kemenangan itu diperoleh.
Kita membutuhkan politik yang tidak sekadar menghasilkan penguasa, tetapi melahirkan pemimpin yang memiliki integritas. Kita membutuhkan demokrasi yang tidak hanya memberi ruang bagi perebutan kekuasaan, tetapi juga menjamin keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan seluruh warga negara.
Sebab, politik kehilangan maknanya ketika kekuasaan lebih dihargai daripada manusia. Sebaliknya, politik menemukan martabatnya ketika kekuasaan digunakan untuk melindungi hak, menghormati kemanusiaan, dan menghadirkan keadilan bagi semua.
Inilah esensi etika politik yang bermartabat: menjadikan kekuasaan sebagai alat pengabdian, bukan sarana pemuasan kepentingan.***
