“Masalahnya, polarisasi tidak selalu dimulai dari masyarakat. Sering kali, justru elite politik menjadi pihak yang memproduksi dan memelihara perpecahan demi kepentingan elektoral” Dr. Apolonaris Gai, S.IP., M.Si.
Dosen FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Demokrasi tidak pernah menuntut masyarakat untuk memiliki pilihan politik yang sama. Sebaliknya, demokrasi justru tumbuh dari perbedaan pandangan, kepentingan, dan pilihan.
Namun, ketika perbedaan politik berubah menjadi kebencian, permusuhan, bahkan penolakan terhadap kelompok yang berbeda pilihan, demokrasi sedang menghadapi ancaman serius.
Persoalan inilah yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), menjelang Pemilihan Umum 2029. Sebab, ancaman terbesar demokrasi bukan semata-mata persaingan antarkandidat atau antarpartai politik, melainkan ketika kompetisi politik kehilangan etika dan berubah menjadi pertarungan identitas yang membelah masyarakat.
Polarisasi politik pada dasarnya memiliki dua wajah. Pertama, polarisasi programatik atau ideologis, yakni perbedaan pandangan mengenai kebijakan dan arah pembangunan. Perbedaan semacam ini justru sehat karena menjadi bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi.
Kedua, polarisasi afektif, yaitu ketika perbedaan pilihan politik melahirkan kebencian emosional terhadap kelompok lain.
Pada titik ini, lawan politik tidak lagi dipandang sebagai sesama warga negara yang memiliki pandangan berbeda, tetapi sebagai musuh yang harus dikalahkan, bahkan disingkirkan.
Inilah bentuk polarisasi yang berbahaya. Politik tidak lagi menjadi ruang pertarungan gagasan, tetapi berubah menjadi arena permusuhan antarkelompok.
Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa polarisasi semacam ini bukan ancaman yang mengada-ada. Kontestasi pemilu dalam beberapa periode terakhir memperlihatkan bagaimana isu suku, agama, ras, dan golongan dapat dimanfaatkan untuk membangun sentimen politik. Media sosial kemudian mempercepat penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan.
Masalahnya, polarisasi tidak selalu dimulai dari masyarakat. Sering kali, justru elite politik menjadi pihak yang memproduksi dan memelihara perpecahan demi kepentingan elektoral. Ketika elite menggunakan sentimen identitas untuk mengonsolidasikan dukungan, masyarakat menjadi sasaran mobilisasi. Akibatnya, persaingan yang semestinya berlangsung di antara partai dan kandidat merembet ke dalam hubungan sosial warga.
Di sinilah tanggung jawab partai politik menjadi sangat penting. Partai tidak boleh hanya sibuk menghitung peluang kemenangan, tetapi juga harus memastikan bahwa cara memperoleh kekuasaan tidak merusak persatuan masyarakat.
Kemenangan politik yang diperoleh melalui kebencian merupakan kemenangan yang mahal harganya. Sebab, setelah pemilu selesai, masyarakat tetap harus hidup berdampingan. Mereka tetap menjadi tetangga, bekerja bersama, membangun desa, dan menghadapi persoalan yang sama.
NTT dan Ujian Merawat Keberagaman
Bagi NTT, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih mendasar. Daerah ini dibangun di atas keberagaman suku, agama, bahasa, dan tradisi. Modal sosial berupa gotong royong, ikatan kekerabatan, hubungan antarkomunitas, serta kearifan lokal telah menjadi fondasi penting dalam menjaga kehidupan bersama.
Namun, modal sosial tersebut bukan sesuatu yang kebal terhadap kepentingan politik. Persaingan kekuasaan di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi dapat membuka ruang bagi politisasi identitas. Apalagi ketika ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi pembangunan belum sepenuhnya teratasi.
Ketidakadilan sosial dapat menjadi bahan bakar konflik apabila dikelola melalui sentimen kelompok. Persoalan pembangunan yang seharusnya diselesaikan melalui kebijakan publik justru berpotensi berubah menjadi pertentangan identitas.
Karena itu, mencegah polarisasi politik di NTT tidak cukup dengan mengimbau masyarakat agar hidup rukun. Pemerintah dan partai politik harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan berlangsung adil, anggaran dikelola secara transparan, dan setiap kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang setara.
Perdamaian tidak cukup dibangun melalui slogan persatuan. Perdamaian membutuhkan keadilan.
Partai Politik Harus Memberi Teladan
Ada kecenderungan yang perlu dikritisi dalam praktik politik kita: demokrasi sering kali dipersempit menjadi urusan memenangkan pemilu. Padahal, kualitas demokrasi justru terlihat dari kemampuan para aktor politik menghormati perbedaan, menerima kekalahan, mengendalikan ambisi kekuasaan, dan menjaga kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.
Partai politik harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber perpecahan. Pendidikan politik tidak boleh berhenti pada pengenalan ideologi, struktur organisasi, dan strategi memenangkan pemilu. Pendidikan politik harus membentuk karakter kader yang menghormati perbedaan, menolak politik uang, tidak menyebarkan fitnah, serta mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Elite partai juga harus berani mendisiplinkan kadernya sendiri. Jangan sampai ujaran kebencian yang dilakukan pendukung sendiri dibiarkan, sementara kesalahan lawan politik dibesar-besarkan. Standar etika demokrasi tidak boleh berubah mengikuti kepentingan elektoral.
Di sisi lain, pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan media massa harus membangun ruang dialog yang terbuka. Masyarakat perlu dibiasakan untuk berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa saling menghormati.
Literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak. Setiap warga harus memiliki kemampuan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Sebab, satu informasi palsu yang disebarkan secara masif dapat merusak kepercayaan sosial yang dibangun selama bertahun-tahun.
Menang Pemilu, Jangan Kalah sebagai Bangsa
Menjelang Pemilu 2029, NTT membutuhkan kompetisi politik yang sehat, bukan pertarungan yang mempertaruhkan kerukunan masyarakat. Partai politik boleh bersaing keras dalam menawarkan gagasan, program, dan kualitas kepemimpinan. Namun, persaingan itu harus tetap berada dalam koridor etika dan konstitusi.
Demokrasi tidak mengharuskan kita menjadi seragam. Demokrasi justru mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus dikelola dengan kedewasaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan politik tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak kursi yang diperoleh atau siapa yang menduduki jabatan kekuasaan. Keberhasilan politik juga harus diukur dari seberapa jauh proses demokrasi mampu menjaga persaudaraan, memperkuat kepercayaan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, tidak ada kemenangan politik yang layak dirayakan apabila harus dibayar dengan rusaknya persatuan masyarakat. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tidak boleh kehilangan persaudaraan.
Demokrasi harus menjadi jalan untuk memperkuat kehidupan bersama, bukan alat untuk memecah belah masyarakat++
