KUPANG, FORTITERNEWS.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti masih lemahnya kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang, manipulasi informasi, politik identitas, penyalahgunaan kekuasaan, hingga polarisasi politik dinilai menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPD Partai Demokrat NTT di Aula Celebes Resto & Cafe, Kupang, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan bertema Pemahaman Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Membangun Etika dan Budaya Politik itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat.
Tiga narasumber dihadirkan, yakni Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat NTT Johny Kaunang, serta Dekan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Apolonaris Gai.
Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari pengurus Partai Demokrat, organisasi kemahasiswaan Cipayung seperti GMNI, PMKRI, dan PMMI, serta sejumlah organisasi mahasiswa daerah, antara lain Himpunan Mahasiswa Nagekeo, Ngada, dan Ende.
Dialog kebangsaan itu dipandu Hermen Jawa, Sekretaris BAKOMSTRA DPD Partai Demokrat NTT.
Dalam pemaparannya, Leonardus Lelo menegaskan bahwa demokrasi yang sesungguhnya tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum dan pergantian kekuasaan. Demokrasi harus tercermin dari kesadaran rakyat menentukan masa depan, keberanian menyampaikan kebenaran, kebebasan berpendapat, serta kemampuan mengawasi kekuasaan.
Menurut dia, persoalan terbesar demokrasi saat ini bukan semata-mata terletak pada mekanisme pemilu, melainkan pada kualitas kesadaran politik masyarakat.
Demokrasi, kata Leonardus, masih cenderung berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya tumbuh secara substansial. Pemilu berlangsung, partai politik berkompetisi, dan pemimpin terpilih. Namun, praktik politik uang, manipulasi informasi, politik identitas, penyalahgunaan kekuasaan, serta transaksi kepentingan masih menjadi ancaman.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak akan sehat hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara rutin. Diperlukan masyarakat yang kritis, berani mengawasi kekuasaan, dan tidak mudah diperdaya oleh kepentingan politik sesaat.
Sementara itu, Johny Kaunang menekankan pentingnya membangun etika politik yang bertumpu pada kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Ia mengingatkan bahwa politik tidak semestinya dipersempit menjadi perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi ruang pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Setiap insan politik harus mengedepankan moralitas, menghindari politik fitnah, kebencian, dan kepentingan pribadi demi terwujudnya demokrasi yang sehat, beradab, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Johny.
Adapun Apolonaris Gai menyoroti bahaya polarisasi politik yang dapat merusak hubungan sosial dan melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.
Menurut dia, ketika politik berubah menjadi identitas kelompok, masyarakat cenderung tidak lagi menilai persoalan berdasarkan substansi dan kepentingan bersama. Sebaliknya, pembelaan terhadap kelompok sendiri lebih diutamakan daripada kebenaran.
Polarisasi yang tidak terkendali bahkan dapat berkembang menjadi konflik destruktif, ditandai dengan menguatnya rasa saling curiga, hilangnya kepercayaan, dan munculnya anggapan bahwa kelompok politik lain merupakan musuh.
Lebih jauh, loyalitas berlebihan terhadap kelompok dapat membuat masyarakat membenarkan kesalahan elite politiknya sendiri. Akibatnya, fungsi kontrol publik melemah, pelanggaran prinsip demokrasi dibiarkan, dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan rakyat.
Karena itu, Apolonaris menegaskan demokrasi tidak boleh direduksi menjadi pertarungan menang dan kalah. Elite politik harus memberikan keteladanan, menghormati perbedaan, serta menghindari politik identitas dan narasi kebencian.
“Tantangan terbesar demokrasi bukan menghilangkan perbedaan politik, melainkan memastikan perbedaan tersebut tidak berubah menjadi permusuhan. Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan, kedewasaan politik, dan komitmen menjaga persatuan di atas kepentingan kelompok,” ujarnya.
Melalui pendidikan politik dan dialog kebangsaan tersebut, DPD Partai Demokrat NTT mendorong masyarakat, khususnya generasi muda dan organisasi kemahasiswaan, agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi juga berperan aktif mengawal kekuasaan dan menjaga kehidupan politik yang sehat.
Pesan penting dari dialog itu adalah demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar hak untuk memilih. Masyarakat juga harus memahami kewajibannya, menjaga etika dalam berpolitik, menghormati perbedaan, dan berani mengoreksi kekuasaan ketika menyimpang dari kepentingan rakyat.
//Hermen Jawa
