Nasional Polkam Polkam Sosbud
Beranda » Demokrat NTT Dorong Kader Berintegritas dan Kritis, Hukum Harus Berpihak pada Rakyat

Demokrat NTT Dorong Kader Berintegritas dan Kritis, Hukum Harus Berpihak pada Rakyat

KUPANG, FORTITERNEWS.COM  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar pendidikan politik dan diskusi publik di Sasando Hotel, Kupang, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menyoroti dua persoalan penting dalam kehidupan demokrasi, yakni kualitas kepemimpinan dan kaderisasi serta kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam penegakan hukum dan praktik politik.

Mengusung tema “Kepemimpinan dan Peningkatan Kualitas Kader”, kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari internal DPD Partai Demokrat NTT, yakni Wakil Ketua I Paskalis Jurman Angkur, Gabriel Suku Kotan, dan Yerak Almodat Bobilex Pakh.

Diskusi yang diikuti sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan himpunan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang itu juga dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Demokrat NTT. Jalannya diskusi dipandu Sekretaris Bakomtrada Demokrat NTT, Hermen Jawa.

Dalam pemaparannya, Paskalis Jurman Angkur menegaskan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari tingginya jabatan atau besarnya kekuasaan, tetapi dari integritas, visi, tanggung jawab, dan kemampuan membangun kepercayaan.

“Pemimpin yang berhasil bukan mereka yang ingin selalu menjadi pusat kekuasaan, melainkan mereka yang mampu menggerakkan, memberdayakan, dan melahirkan orang-orang yang lebih berkualitas,” kata Paskalis.

Kepemimpinan Tidak Berhenti pada Jabatan, Kaderisasi Menentukan Masa Depan Organisasi

Menurut dia, salah satu persoalan mendasar dalam organisasi adalah ketergantungan terhadap figur tertentu. Karena itu, kaderisasi harus ditempatkan sebagai investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan organisasi, bukan sekadar kegiatan rutin untuk memenuhi struktur kepengurusan.

Kaderisasi, lanjut Paskalis, harus berlangsung secara berkelanjutan melalui rekrutmen, pendidikan, pembinaan, pendampingan, hingga pemberian tanggung jawab. Kader tidak cukup hanya dibekali teori dan loyalitas, tetapi harus diberikan ruang untuk belajar, mengambil keputusan, serta membuktikan kapasitas kepemimpinannya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya menghasilkan kader yang patuh terhadap instruksi organisasi. Lebih dari itu, pendidikan politik harus membentuk kader yang kritis, berintegritas, berpikir strategis, dan memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

“Loyalitas kepada organisasi harus berjalan seiring dengan sikap kritis dan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat,” ujarnya.

Etika Politik dan Martabat Manusia

Paskalis menegaskan, organisasi yang kuat bukan organisasi yang bergantung pada satu orang, melainkan organisasi yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru.

“Pemimpin yang hebat bukan mereka yang menciptakan ketergantungan, tetapi mereka yang membangun kemandirian. Inilah hakikat kepemimpinan dan kaderisasi: memastikan perjuangan organisasi tidak berhenti ketika masa jabatan seseorang berakhir,” katanya.

Sementara itu, Gabriel Suku Kotan dalam materi bertajuk “Perspektif Hukum dan Politik antara Harapan dan Kenyataan” mengkritisi masih lebarnya kesenjangan antara cita-cita kehidupan bernegara dan praktik yang berlangsung di tengah masyarakat.

Menurut Gabriel, secara ideal hukum harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam kenyataan, penegakan hukum masih dihadapkan pada persoalan korupsi, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan intervensi kepentingan politik.

Ia menegaskan, hukum harus ditegakkan secara adil, tegas, dan tanpa diskriminasi. Jabatan, kekayaan, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.

Nenek Fau Meninggal di Tenda Pengungsian, Janji Huntara Pemkab Manggarai Timur Dipertanyakan

Di sisi lain, politik harus dikembalikan pada tujuan dasarnya sebagai instrumen perjuangan kepentingan rakyat, bukan semata-mata arena perebutan dan mempertahankan kekuasaan.

“Praktik politik uang, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan dominasi kepentingan kelompok harus dihentikan. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan pemilu, tetapi harus melahirkan pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berpihak kepada rakyat,” kata Gabriel.

Ia menilai, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan salah satu konsekuensi ketika hukum dan politik tidak berjalan sesuai dengan tujuan konstitusionalnya.

Karena itu, diperlukan komitmen bersama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga politik, dan masyarakat untuk membangun sistem hukum dan politik yang lebih baik.

Pandangan senada disampaikan Yerak Almodat Bobilex Pakh. Menurut dia, pembenahan hukum dan politik tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Dibutuhkan integritas penyelenggara negara, pengawasan kelembagaan yang kuat, serta masyarakat yang sadar hukum, kritis, dan berani mengawal kebijakan publik.

Ia menekankan, pendidikan politik harus membangun kesadaran bahwa rakyat bukan sekadar objek dalam kontestasi politik, melainkan pemegang kedaulatan yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Gabriel dan Yerak menyimpulkan bahwa keberhasilan hukum dan politik tidak semestinya diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat atau besarnya kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana keadilan ditegakkan, kekuasaan dikendalikan, dan kesejahteraan rakyat diwujudkan.

“Hukum tanpa keadilan hanyalah aturan tanpa makna. Politik tanpa keberpihakan kepada rakyat hanyalah perebutan kekuasaan,” demikian salah satu pokok kesimpulan materi keduanya.

Melalui pendidikan politik dan diskusi publik tersebut, DPD Partai Demokrat NTT mendorong agar kaderisasi tidak berhenti pada pembentukan loyalitas organisasi, tetapi juga melahirkan kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan, keberanian berpikir kritis, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Kehadiran mahasiswa dalam forum tersebut sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai tantangan kepemimpinan, penegakan hukum, dan masa depan demokrasi di Nusa Tenggara Timur.

//Hermen Jawa