ENDE, FORTITERNEWS.COM – Pendidikan politik damai dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah polarisasi sosial yang kerap muncul setelah pelaksanaan pemilihan umum. Melalui penguatan literasi politik dan literasi digital, masyarakat diharapkan mampu menyikapi perbedaan pilihan politik secara dewasa, menjaga persatuan, serta memperkuat kohesi sosial.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNWIRA Kupang bertema “Pendidikan Politik Damai dalam Pencegahan Polarisasi Sosial Pasca Pemilu” yang diselenggarakan di Desa Mbobhenga, kecamatan Nagan Selasa (28/7/2026).
Dekan terpilih Fisip UNWIRA, Dr. Apolonaris Gai, S.Ip.,M.Si dalam pemaparannya me jelaskan bahwa pemilu merupakan instrumen utama demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, di balik proses demokrasi tersebut, perbedaan pilihan politik kerap berkembang menjadi polarisasi sosial apabila tidak diimbangi dengan sikap toleran dan budaya dialog.
“Polarisasi sosial ditandai dengan terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan karena perbedaan pandangan politik, agama, suku, maupun identitas sosial lainnya,” ungkap Dr. Apolonaris.
Kondisi ini menurutnya berpotensi menurunkan solidaritas masyarakat, memicu konflik horizontal, hingga mengganggu stabilitas sosial.
” Perkembangan media sosial turut menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan demokrasi. Rendahnya literasi digital menyebabkan hoaks politik, disinformasi, propaganda, dan ujaran kebencian lebih mudah tersebar,” ungkapnya.
“Fenomena echo chamber, yakni kecenderungan seseorang hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya, juga dinilai memperkuat fanatisme kelompok dan memperlebar polarisasi,”
Karena itu,menurut Dr. Apolonaris, pendidikan politik damai dipandang penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat. Pendidikan tersebut tidak hanya mendorong partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, etika politik, penghormatan terhadap perbedaan, serta penyelesaian konflik melalui dialog.
Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, sejumlah persoalan masih dihadapi masyarakat, antara lain rendahnya pemahaman mengenai demokrasi yang damai, tingginya penyebaran hoaks politik melalui media sosial, lemahnya budaya dialog dalam menyikapi perbedaan pilihan politik, meningkatnya fanatisme kelompok, serta rendahnya literasi digital.
Melalui kegiatan PKM ini, peserta memperoleh materi mengenai demokrasi dan etika politik, bahaya polarisasi sosial, literasi digital politik, serta pendidikan politik damai. Materi tersebut disampaikan melalui seminar, diskusi kelompok, simulasi dialog demokratis, dan pelatihan verifikasi informasi digital.
Kegiatan itu dihadiri beberapa tokoh masyarakat, antara lain. Kepala Desa Mbobhenga dan sejumlah tokoh adat. Tampak juga hadir Kepala Desa Mbobhenga Bruno Goa, dihadiri oleh Perangkat Desa lainnya; Ketua BPD dan perangkatnya. Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dalam perwakilan masyarakat.
Selain memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi, peserta juga dibekali kemampuan mengenali ciri-ciri hoaks politik, melakukan verifikasi informasi, serta menggunakan media sosial secara bijak agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.
Dalam sesi pendidikan politik damai, peserta diajak membangun budaya dialog demokratis, menghormati perbedaan pilihan politik, serta mengedepankan musyawarah sebagai cara menyelesaikan konflik. Perbedaan pandangan politik ditekankan sebagai bagian yang wajar dalam sistem demokrasi dan tidak semestinya berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya politik damai, memperkuat budaya toleransi, meningkatkan literasi digital, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik.
Melalui pendidikan politik yang inklusif dan berorientasi pada persatuan, masyarakat diharapkan mampu menjaga keharmonisan sosial pasca pemilu serta mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih dewasa, damai, dan bertanggung jawab.
//Hermen