KUPANG, FORTITERNEWS.COM – Peluang besar sekaligus tantangan berat. Itu gambaran pengembangan Kawasan Bebas Perdagangan/Free Trade Zone di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang dibahas dalam Diskusi Publik di Aula Pascasarjana Undana, Jumat 11 September 2026.
Kegiatan dibuka Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena via zoom. Hadir sebagai narasumber: Ketua Dewan Pembina APINDO NTT Fredi Ongko Saputra, KABINDA NTT Eko Hassep Nurgito, dan Akademisi Undana Prof. Dr. David B.W. Pandie, dengan moderator Dekan FH Undana Dr. Simplexius Asa.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan, perbatasan harus jadi kawasan strategis, bukan daerah terluar. FTZ RI-Timor Leste dinilai bisa dorong perdagangan, investasi, dan kesejahteraan. Tapi butuh kepastian hukum, infrastruktur, SDM, dan kolaborasi pusat – daerah – akademisi – pengusaha – masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina APINDO NTT Fredi Ongko Saputra menilai, FTZ NTT tidak bisa sama dengan Batam. NTT butuh model yang realistis: seperti kemudahan perdagangan, optimalisasi pelabuhan, dan insentif fiskal di kawasan seperti Atambua. “Tujuannya menekan biaya logistik agar harga barang lebih murah dan UMKM naik kelas. Konektivitas langsung via pelabuhan NTT jadi kunci,” saran Ongko Saputra.
KABINDA NTT Eko Hassep Nurgito mengingatkan, FTZ bisa jadi pintu peluang ekonomi, tapi juga rawan ancaman: penyelundupan, narkotika, perdagangan orang, pencucian uang, hingga cyber crime. Perlu regulasi jelas, pengamanan kuat, kepastian lahan, dan penguatan ekonomi warga agar tidak hanya jadi pasar barang impor.
Pemateri lainnya, Akademisi Undana Prof. Dr. David B.W. Pandie menyoroti ekonomi NTT yang masih jual bahan mentah. Kopi dan rumput laut harus diolah di NTT, bukan di Surabaya atau Makassar. “Artinya FTZ harus dorong industri pengolahan agar Timor Leste bisa jadi pasar strategis produk NTT,” kata Pandie.
Dalam sesi tanya jawab lebih menyoroti perbandingan dengan Sabang dan Batam. Kesepakatannya: FTZ NTT harus adaptif.
Yang jelas, FTZ di perbatasan RI-Timor Leste adalah peluang strategis untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja. Namun kuncinya bukan meniru Batam, melainkan membangun model sederhana yang sesuai karakter NTT.
Syarat wajibnya: regulasi jelas, infrastruktur pelabuhan dan logistik, penguatan industri pengolahan komoditas, SDM, serta sistem pengawasan untuk cegah kejahatan transnasional. Dengan sinergi semua pihak, FTZ diharapkan mampu mentransformasi NTT dari pemasok bahan mentah menjadi daerah produktif dan kompetitif. (Hermen Jawa)