BORONG, FORTITERNEWS.COM – Kematian Hanafiah Binti Hamzah (Nenek Fau)warga Dusun Roting Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Lesa Utara di tenda pengungsian darurat pada 8 November 2026 menjadi potret memilukan lambannya penanganan korban gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
Di usia senjanya, Nenek Fau harus menghabiskan hari-hari terakhir di bawah tenda darurat berbahan terpal seadanya. Tenda itu dibangun secara mandiri oleh keluarganya setelah gempa bumi mengguncang Flores pada 15
Agustus 2026 silam. Hingga ajal menjemput, hunian sementara (Huntara) yang dijanjikan pemerintah belum juga tersedia secara layak.
Salah satu Keluarga almarhumah menyampaikan keprihatinan tersebut kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler, Selasa (10/11/2026). Ia mempertanyakan lambannya realisasi pembangunan Huntara, meskipun pemerintah sebelumnya telah menjanjikan penyediaan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak.
“Memasuki pertengahan November, janji tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti. Warga kami masih bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun atas inisiatif sendiri, tanpa kepastian kapan mereka dapat menempati hunian yang lebih aman dan manusiawi”, ungkap keluarga Nenek Almarhumah yg tidak mau disebutkan namanya.
Huntara berjalan lambat
Persoalan keterlambatan pembangunan Huntara juga dikeluhkan warga lainya.
Ronting adalah salah satu dusun yang paling parah kerusakanya saat terjadi gempa. Hingga saat ini mereka masih tinggal di tenda darurat.
Sejumlah warga mengaku telah menunggu pembangunan hunian sementara selama kurang lebih dua bulan. Namun, hingga berita ini diturunkan, material yang disalurkan pihak penyedia jasa (vendor) disebut baru sebatas satu ret pasir.
Hanafiah Binti Hamzah (Nenek Fau) saat meninggal dibawah tenda darurat //foto: Dok. Keluarga
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, terutama bagi kelompok lanjut usia dan anak anak yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan prioritas dalam situasi bencana.
Warga bahkan telah mendatangi pemerintah desa untuk meminta kepastian pembangunan Huntara. Mereka berharap para lansia tidak terus dibiarkan tinggal dalam kondisi pengungsian yang serba terbatas.
Namun, menurut penuturan warga, pemerintah desa justru menyarankan agar masyarakat mencari sendiri tukang untuk mengerjakan pembangunan Huntara.
Arahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan hunian bagi korban bencana.
Jika pembangunan telah diserahkan kepada vendor, semestinya pemerintah daerah memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, jadwal, dan standar kelayakan. Masyarakat korban bencana tidak seharusnya dibebani lagi dengan persoalan teknis yang menjadi tanggung jawab pelaksana program.
Hujan deras, tenda pengungsian terendam
Situasi pengungsi semakin memprihatinkan ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu (8/11/2026). Sejumlah tenda darurat dilaporkan terendam air hujan sehingga warga kesulitan mendapatkan tempat berteduh.
Pada hari yang sama, seorang warga lanjut usia yang disebut telah menjadi penerima bantuan Huntara meninggal dunia di tenda pengungsian darurat. Material pasir yang telah diturunkan vendor untuk pembangunan hunian miliknya justru masih tertinggal tanpa kejelasan kelanjutan pekerjaan.
Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bahwa keterlambatan penanganan bencana bukan sekadar persoalan administrasi atau teknis pembangunan. Di balik setiap keterlambatan, ada warga yang harus mempertaruhkan kesehatan, keselamatan, dan martabat hidupnya di tengah kondisi pengungsian.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, khususnya Bupati, segera mengambil langkah konkret. Pengawasan terhadap vendor dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Huntara perlu diperketat.
Jika pelaksana tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah harus segera mengevaluasi dan mengambil langkah agar pembangunan tidak terus terbengkalai.
Pemerintah juga diminta memprioritaskan kelompok rentan, terutama lansia, anak-anak, dan warga dengan kondisi kesehatan khusus.
Kematian Nenek Fau memang tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan keterlambatan pembangunan Huntara. Namun, peristiwa tersebut menyisakan pertanyaan serius: sampai kapan para korban gempa harus bertahan di bawah terpal, sementara hunian sementara yang dijanjikan belum juga terwujud?
Dalam penanganan bencana, kecepatan pemerintah bukan sekadar ukuran kinerja. Bagi para pengungsi, kecepatan itu menyangkut keselamatan, kemanusiaan, dan hak untuk hidup secara layak.
//Hermen Jawa
