KUPANG, FORTITERNEWS.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertalite, melanda sejumlah wilayah di Kota Kupang dan daratan Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam dua hingga tiga hari terakhir. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), memunculkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi dan kesiapan pasokan energi di wilayah kepulauan tersebut.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT, Viktor Manek, menjelaskan bahwa antrean kendaraan terjadi akibat keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM yang berdampak pada jadwal distribusi kepada konsumen. Keterlambatan itu, menurut dia, berkaitan dengan kendala di unit kilang Balikpapan.
Viktor mengatakan, berdasarkan pemantauannya di lapangan, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di sepanjang jalur daratan Timor dalam satu hingga dua hari terakhir.
“Biasanya pasokan BBM sudah terjadwal sampai ke konsumen pada hari Jumat. Namun, ada kendala di unit kilang di Balikpapan. Aktivitas transaksi pada Sabtu dan Minggu juga tidak berlangsung seperti hari kerja sehingga terjadi kelangkaan,” kata Viktor kepada wartawan di Kupang, saat jumpa wartawan Senin, 12 Oktober 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan betapa rentannya distribusi BBM di NTT ketika pasokan dari luar daerah mengalami gangguan. Sebagai wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut untuk penyaluran energi, keterlambatan kapal dapat segera memengaruhi ketersediaan BBM di tingkat konsumen.
Distribusi mulai dipulihkan
Viktor menyatakan, pasokan BBM mulai dibongkar di Depot Tenau, Kupang, sejak Sabtu. Ia menyebutkan volume BBM yang dibongkar mencapai 6.500.000 dalam satuan yang belum diperjelas dalam keterangan yang tersedia.
Distribusi kemudian mulai dilakukan pada Minggu dan berlanjut hingga Senin. Khusus untuk Kota Kupang, terdapat tambahan pasokan sebanyak 248.000 dalam satuan yang juga perlu dikonfirmasi, yang dialokasikan untuk 15 SPBU.
Sementara itu, distribusi BBM di sejumlah wilayah Flores dan Sumba disebut telah dilakukan, termasuk di Waingapu, Reo, dan Maumere.
Sementara itu Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT: Mohammad Ali Uraidy mendampingi Viktor Manek saat jumpa wartawan mengatakan keterlambatan kapal untuk bersandar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyaluran BBM. Kapal pengangkut baru tiba setelah pasokan dari Depot Balikpapan mengalami keterlambatan.
Meski distribusi mulai berjalan kembali, pemulihan pasokan tetap perlu dipastikan hingga ke tingkat SPBU. Sebab, tibanya BBM di depot belum dengan sendirinya menjamin seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi apabila penyaluran ke setiap wilayah belum berlangsung secara merata.
Minyak tanah dan elpiji menunggu pasokan
Persoalan pasokan tidak hanya menyangkut BBM untuk kendaraan.
Ali juga menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah dan elpiji menunggu kedatangan kapal yang dijadwalkan tiba pada Sabtu.
Ia menyebutkan, aktivitas distribusi biasanya tidak berlangsung pada hari Minggu karena libur. Situasi tersebut berpotensi menambah waktu tunggu masyarakat apabila kedatangan kapal mengalami keterlambatan.
Untuk wilayah Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU), pasokan dilayani melalui Depot Atapupu. Adapun wilayah lain, termasuk Kota Kupang dan Alor, bergantung pada jalur distribusi yang melayani kawasan masing-masing.
Dalam kondisi seperti ini, kepastian jadwal kedatangan kapal, ketersediaan stok di depot, serta distribusi dari depot ke SPBU menjadi faktor penting untuk mencegah antrean berkepanjangan.
DPRD NTT desak pemerintah bertindak
Kelangkaan Pertalite dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU juga mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo.
Winston mendesak pemerintah pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina agar segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan Pertalite dan kelancaran distribusi BBM di NTT.
Menurut Winston, seperti dilansir Rakyatntt.com, persoalan kelangkaan Pertalite tidak boleh dipandang semata-mata sebagai masalah antrean kendaraan atau keterlambatan pasokan. Persoalan tersebut menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau.
Bagi masyarakat, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan pribadi. Kelancaran pasokan turut menentukan biaya transportasi, distribusi barang kebutuhan pokok, aktivitas usaha, serta mobilitas masyarakat antardaerah.
Ketika pasokan terganggu, dampaknya dapat meluas dari antrean di SPBU ke kegiatan ekonomi sehari-hari. Karena itu, penanganan kelangkaan tidak cukup hanya dengan menambah pasokan setelah antrean terjadi. Pemerintah dan Pertamina juga perlu memastikan mekanisme distribusi mampu mengantisipasi gangguan sejak awal.
Perlu penjelasan terbuka soal distribusi
Keterangan mengenai kendala di kilang Balikpapan dan keterlambatan kapal memberikan gambaran awal mengenai penyebab terganggunya pasokan BBM di NTT. Namun, penjelasan tersebut perlu diikuti dengan informasi yang lebih terukur mengenai jumlah stok yang tersedia, kebutuhan harian masyarakat, jadwal kedatangan kapal, dan waktu normalisasi distribusi di setiap wilayah.
PT Pertamina Patra Niaga melalui Sales Branch Manager NTT, Mohammad Ali Uraidy, juga menjadi pihak yang relevan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi stok, realisasi penyaluran, dan langkah pemulihan distribusi. Keterangan langsung dari Pertamina diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak bergantung pada perkiraan mengenai kapan BBM kembali tersedia secara normal.
Pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas juga perlu menjelaskan langkah antisipasi apabila keterlambatan pasokan kembali terjadi, termasuk kemungkinan pengaturan distribusi dan penguatan cadangan operasional.
Bagi NTT, persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa karakter wilayah kepulauan membutuhkan sistem logistik energi yang tangguh. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah membuat kepastian jadwal kapal dan koordinasi antardepot menjadi sangat penting.
Antrean panjang di SPBU seharusnya tidak berhenti sebagai pemandangan rutin setiap kali pasokan terlambat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jaminan bahwa gangguan distribusi dapat ditangani dengan cepat, informasi disampaikan secara terbuka, dan pasokan BBM kembali tersedia tanpa membebani warga dengan waktu tunggu yang panjang.
//Hermen Jawa