WINA, FORTITERNEWS.COM – International Women’s Peace Group (IWPG) mendorong komunitas internasional memperkuat keterlibatan perempuan dalam mencegah kejahatan terorganisasi lintas negara. Pendidikan perdamaian, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ketahanan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan, selain penegakan hukum.
Dorongan tersebut disampaikan IWPG dalam Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC COP13) di Vienna International Center (VIC), Austria, pada 19-23 Oktober 2026.
Dalam konferensi yang diselenggarakan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) itu, IWPG tidak hanya menyampaikan pernyataan resmi mewakili masyarakat sipil dalam sidang pleno, tetapi juga menjadi tuan rumah bersama Misi Tetap Republik Kirgistan dalam sebuah acara sampingan bertema Peace as Prevention: Women, Vulnerable Regions, and Transnational Organized Crime.
Dalam sesi pleno mengenai kerja sama internasional pada 22 Oktober, Manajer Cabang IWPG Frankfurt, Lara Schmitt, menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan lintas negara tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama yudisial dan penindakan hukum antarnegara.
Menurut dia, pendekatan yang berpusat pada korban serta investasi dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum.
Kerja sama internasional, kata Schmitt, semestinya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan, pemulihan, serta pengembalian hak dan martabat korban.
Ia juga menekankan pentingnya membangun ketahanan masyarakat sebagai upaya mengatasi akar persoalan yang membuat kelompok rentan mudah terjerat jaringan kejahatan transnasional.
Sebagai contoh konkret, Schmitt memaparkan program pendidikan perdamaian IWPG melalui Peace Lecturer Training and Education (PLTE). Program tersebut telah diikuti 3.376 peserta dari 67 negara.
Melalui program itu, IWPG mendorong perempuan di tingkat komunitas untuk mengambil peran sebagai agen perdamaian yang dapat memperkuat kesadaran, ketahanan, dan kemampuan masyarakat mencegah berbagai bentuk kejahatan.
Integrasi agenda perempuan dan pencegahan kejahatan
Penguatan peran perempuan kembali menjadi pokok pembahasan dalam acara sampingan pada 23 Oktober yang diselenggarakan bersama Misi Tetap Republik Kirgistan untuk PBB di Wina.
Forum tersebut mendorong integrasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS) dengan UNTOC. Kedua agenda yang selama ini kerap dibahas dalam kerangka berbeda dinilai perlu ditempatkan dalam pendekatan pencegahan kejahatan yang lebih terpadu.
Manajer Cabang IWPG Wina, Evelina Henriksson, dalam pidato utamanya mengatakan, pencegahan kejahatan transnasional harus dimulai jauh sebelum tindak kejahatan terjadi.
“Pencegahan kejahatan transnasional dimulai jauh sebelum insiden terjadi, melalui pendidikan perdamaian di komunitas lokal dan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan,” ujarnya.
Henriksson juga memaparkan hasil Forum Perdamaian Perempuan Global 2026 yang diselenggarakan pada Juli lalu dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari 46 negara.
Sejumlah praktik yang disampaikan antara lain pelatihan pendidik perdamaian di sejumlah universitas di Meksiko serta inisiatif solidaritas untuk mendukung kelompok rentan di Brasil.
Menurut Henriksson, perempuan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. Mereka juga memiliki kapasitas untuk menjadi pelaku utama dalam membangun sistem pencegahan di lingkungan masing-masing.
Ia menilai pendidikan perdamaian yang dipimpin perempuan dan pengembangan kepemimpinan perempuan dapat membantu mengatasi akar persoalan perdagangan manusia serta masuknya jaringan organisasi kriminal ke dalam masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Duta Besar Kirgistan Nurzhan Shaildabekova yang menjadi salah satu tuan rumah kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, perempuan pemimpin dan organisasi masyarakat sipil di tingkat akar rumput sering kali menjadi pihak pertama yang menjangkau keluarga-keluarga yang sedang menghadapi krisis.
“Penegakan hukum yang dipimpin negara saja tidak dapat mencegah kejahatan terorganisasi,” katanya.
Shaildabekova kemudian memaparkan pengalaman Kirgistan dalam membangun komite perdamaian perempuan di sekitar 20 wilayah serta menjalankan kampanye pencegahan perdagangan manusia.
Ia menegaskan, pendidikan perdamaian yang dipimpin perempuan bukan sekadar pelengkap dalam strategi pemberantasan kejahatan, melainkan salah satu instrumen penting untuk mencegahnya.
Sementara itu, Direktur organisasi nirlaba asal Ceko, Your Chance (yourchance o.p.s.), Jana Merunková, memaparkan studi kasus mengenai pendidikan literasi keuangan bagi perempuan rentan.
Program tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan dapat mengurangi risiko mereka menjadi korban kejahatan.
Perluas kerja sama internasional
Partisipasi IWPG dalam UNTOC COP13 dinilai menjadi kesempatan untuk membawa perspektif perempuan dan masyarakat sipil ke dalam pembahasan global mengenai pemberantasan kejahatan terorganisasi lintas negara.
Seorang pejabat IWPG mengatakan, keterlibatan organisasi tersebut dalam sidang pleno dan acara sampingan di lingkungan UNODC Wina menjadi momentum penting untuk menegaskan kontribusi perempuan dalam pencegahan kejahatan lintas batas.
Ke depan, IWPG berencana memperkuat kerja sama dengan Misi Republik Kirgistan, Unit Masyarakat Sipil (Civil Society Unit/CSU) UNODC, serta organisasi masyarakat sipil di berbagai negara.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan pernyataan bersama yang dapat mendorong pendekatan pencegahan kejahatan secara lebih efektif.
IWPG juga berencana memperluas advokasi melalui sejumlah forum internasional, antara lain Komisi PBB tentang Status Perempuan (UN Commission on the Status of Women/UN CSW) di New York, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, serta Konferensi Internasional Uni Afrika tentang Pendidikan bagi Perempuan dan Anak Perempuan (PANCOGEd).
Melalui berbagai forum tersebut, IWPG ingin memastikan aspirasi perempuan di tingkat akar rumput mendapat tempat dalam perumusan kebijakan internasional.
Pesan utama yang mengemuka dalam partisipasi IWPG di UNTOC COP13 adalah bahwa pemberantasan kejahatan terorganisasi lintas negara membutuhkan pendekatan yang melampaui penindakan hukum. Perlindungan korban, pendidikan perdamaian, pemberdayaan perempuan, dan penguatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencegah kejahatan sejak dari akarnya.
//Hermen Jawa