“Hukum kehilangan wibawanya ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara mereka yang kuat dan mereka yang lemah. Prinsip persamaan di hadapan hukum tidak boleh hanya menjadi slogan konstitusional, tetapi harus menjadi kenyataan dalam setiap proses penegakan hukum,”
Gabriel Suku Kotan, S.H., M.Si, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTT
Setiap bangsa selalu hidup di antara dua kenyataan: cita-cita tentang kehidupan yang adil dan kondisi sosial-politik yang benar-benar dihadapi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, jarak antara harapan dan kenyataan itu masih terasa dalam kehidupan hukum dan politik. Negara menjanjikan keadilan, kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang bersih. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih berhadapan dengan ketidakadilan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik yang tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Persoalannya bukan karena masyarakat memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap negara. Justru harapan tersebut merupakan konsekuensi dari janji konstitusi. Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Karena itu, hukum dan politik seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, melindungi hak warga negara, dan memastikan kekuasaan dijalankan demi kepentingan umum.
Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Ketika Janji Konstitusi Berhadapan dengan Realitas
Secara konstitusional, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 Ayat (1) menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 28 menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, keadilan hukum, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang transparan, perlindungan hak asasi manusia, dan demokrasi yang berpihak kepada masyarakat bukan sekadar tuntutan moral. Semuanya merupakan kewajiban konstitusional negara.
Namun, persoalan muncul ketika janji konstitusi tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara. Masyarakat masih menyaksikan ketimpangan penegakan hukum, praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, politik uang, serta kebijakan publik yang terkadang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Di sinilah terlihat kesenjangan antara law in books dan law in action, yakni perbedaan antara hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dijalankan dalam kenyataan.
Indonesia tidak kekurangan regulasi. Berbagai perangkat hukum telah dibentuk untuk memberantas korupsi, melindungi hak asasi manusia, mengatur pemilihan umum, dan menjaga ketertiban masyarakat. Akan tetapi, keberadaan peraturan tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan apabila pelaksanaannya masih dipengaruhi kepentingan kekuasaan.
Hukum tidak boleh berhenti sebagai kumpulan pasal dan ancaman sanksi. Hukum harus hadir sebagai kekuatan yang mampu melindungi masyarakat, membatasi kekuasaan, dan memberikan kepastian bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Kekuasaan
Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan hukum dan politik adalah konsistensi penegakan hukum. Ketika hukum diterapkan secara berbeda terhadap orang yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau politik yang berbeda, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan melemah.
Hukum kehilangan wibawanya ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara mereka yang kuat dan mereka yang lemah. Prinsip persamaan di hadapan hukum tidak boleh hanya menjadi slogan konstitusional, tetapi harus menjadi kenyataan dalam setiap proses penegakan hukum.
Dalam konteks ini, terdapat tiga nilai penting yang harus menjadi ukuran keberhasilan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Keadilan memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara prosedural, tetapi juga memberikan perlakuan yang proporsional. Sementara kemanfaatan menuntut agar hukum benar-benar memberikan kontribusi bagi ketertiban, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat.
Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum tersebut relevan untuk membaca persoalan Indonesia. Hukum tidak cukup hanya sah secara formal. Hukum juga harus memiliki legitimasi moral melalui keadilan.
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics mengajarkan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. John Rawls melalui A Theory of Justice juga menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung.
Pemikiran tersebut memberikan ukuran yang jelas bagi penyelenggaraan negara. Kebijakan publik seharusnya tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Sebaliknya, keberhasilan negara harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan kurang beruntung.
Kekuasaan Membutuhkan Pengawasan, Bukan Sekadar Kepercayaan
Persoalan hukum tidak dapat dipisahkan dari persoalan politik. Sebab, politik merupakan ruang tempat kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Lord Acton pernah mengingatkan, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk menyimpang apabila tidak disertai pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.
Peringatan tersebut tetap relevan dalam kehidupan demokrasi modern. Pemilihan umum memang menjadi sarana penting untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada proses pemungutan suara. Demokrasi juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, serta mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Tanpa pengawasan yang efektif, kekuasaan berpotensi berubah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan intervensi terhadap proses penegakan hukum merupakan ancaman serius terhadap prinsip negara hukum.
Karena itu, jabatan publik harus dipahami sebagai amanah, bukan hak istimewa. Kekuasaan bukan instrumen untuk menguasai rakyat, melainkan mandat untuk melayani kepentingan masyarakat.
Plato dalam karyanya Republic mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dan keutamaan moral dalam kepemimpinan. Negara yang baik membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi juga memiliki integritas, keberanian, kesederhanaan, dan orientasi pada kebaikan bersama atau bonum commune.
Persoalan bangsa bukan semata-mata terletak pada baik atau buruknya sistem yang dibangun, tetapi juga pada kualitas moral dan tanggung jawab orang-orang yang menjalankan sistem tersebut.
Demokrasi Harus Berpihak kepada Rakyat
Demokrasi sejatinya memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kehidupan politik dan masa depan bangsa. Namun, demokrasi dapat kehilangan maknanya apabila proses politik lebih didominasi oleh transaksi kepentingan, politik uang, dan persaingan kekuasaan.
Politik uang, misalnya, bukan hanya persoalan pelanggaran dalam pemilihan umum. Praktik tersebut dapat merusak hubungan antara rakyat dan wakil yang dipilihnya. Ketika dukungan politik dibangun melalui transaksi, kepentingan publik berisiko tergeser oleh kepentingan pemodal dan kelompok tertentu.
Demokrasi yang sehat seharusnya menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memperkuat posisi elite politik.
Karena itu, ukuran keberhasilan demokrasi tidak cukup dilihat dari seberapa sering pemilihan umum diselenggarakan atau seberapa banyak partai politik berkompetisi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah rakyat memperoleh kesempatan yang setara, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan hukum. Tanpa keberpihakan tersebut, demokrasi berisiko menjadi prosedur politik yang berjalan secara formal, tetapi kehilangan substansi kerakyatannya.
Jangan Biarkan Kekecewaan Membunuh Harapan
Di tengah berbagai persoalan hukum dan politik, harapan tetap menjadi kekuatan penting dalam kehidupan berbangsa.
Ernst Bloch dalam The Principle of Hope memandang harapan bukan sebagai lamunan kosong, melainkan sebagai kekuatan yang mendorong manusia memperjuangkan masa depan yang lebih baik.
Pandangan ini penting untuk menjaga optimisme masyarakat. Kekecewaan terhadap ketidakadilan tidak seharusnya membuat warga negara menyerah terhadap keadaan. Sebaliknya, kekecewaan harus menjadi dorongan untuk melakukan koreksi dan perubahan.
Yang lebih berbahaya daripada ketidakpuasan masyarakat adalah tumbuhnya sikap apatis. Ketika masyarakat tidak lagi peduli terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tidak lagi mempertanyakan ketidakadilan, dan tidak lagi mengawasi jalannya pemerintahan, saat itulah demokrasi menghadapi ancaman yang sesungguhnya.
Masyarakat harus tetap kritis, tetapi kritik juga perlu disertai tanggung jawab. Pengawasan terhadap kekuasaan bukan tindakan untuk melemahkan negara, melainkan bagian dari upaya memperkuat negara hukum dan demokrasi.
Harapan tidak boleh berhenti sebagai tuntutan kepada pemerintah. Harapan harus diterjemahkan menjadi partisipasi, keberanian menyampaikan kebenaran, kepedulian sosial, dan kesediaan setiap warga negara untuk ikut menjaga nilai-nilai konstitusi.
Memulai Keadilan dari Lingkungan Terdekat
Pada akhirnya, memperkecil jarak antara harapan dan kenyataan dalam bidang hukum dan politik membutuhkan komitmen bersama. Negara harus memperkuat integritas lembaga penegak hukum, memastikan transparansi pemerintahan, membangun sistem pengawasan yang efektif, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan publik.
Namun, tanggung jawab mewujudkan keadilan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Masyarakat, akademisi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pers, dan seluruh elemen bangsa juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Perubahan dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Jika kita menghendaki penegakan hukum yang adil secara nasional, prinsip keadilan harus lebih dahulu dibangun dalam kehidupan masyarakat. Jika kita menginginkan politik yang bersih, budaya politik yang jujur dan bertanggung jawab harus dimulai dari lingkungan lokal. Jika kita menuntut pemerintahan yang transparan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus membangun keterbukaan dan akuntabilitas.
Dari Kupang hingga Jakarta, dari ruang pemerintahan hingga ruang-ruang kehidupan masyarakat, keadilan tidak boleh hanya menjadi wacana dalam pidato politik atau dokumen konstitusi.
Keadilan harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat harus memperoleh haknya, hukum harus berlaku tanpa diskriminasi, dan kekuasaan harus tunduk pada konstitusi.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bangsa ini bukan karena kita tidak memiliki cita-cita tentang negara yang adil, melainkan karena masih terdapat jarak antara cita-cita tersebut dan keberanian untuk mewujudkannya.
Harapan adalah janji yang harus diperjuangkan, sedangkan kenyataan adalah ukuran yang harus terus dikoreksi. Sebab, negara hukum yang kuat bukanlah negara yang hanya memiliki banyak peraturan, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa hukum benar-benar melindungi rakyat, membatasi kekuasaan, dan menghadirkan keadilan bagi semua.***





Leave a comment